SDI Nilai Sekolah di Bekasi Abaikan Hak Anak Usai Beri SP ke Korban Kekerasan

Ibnnews.co.id, Jakarta – Seorang siswa baru tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bekasi mengalami luka robek di bagian wajah yang membutuhkan tiga jahitan medis setelah diduga menjadi korban penganiayaan sesama siswa.
Alih-alih memperoleh pemulihan dan perlindungan maksimal, korban justru menerima surat peringatan (SP) dari pihak sekolah.
Insiden kekerasan itu terjadi pada 21 September 2026.
Berdasarkan keterangan pihak keluarga, rekaman kamera pengawas (CCTV) yang diperlihatkan sekolah merekam gerakan pukulan atau ayunan tangan berulang yang diarahkan ke bagian dada dan wajah korban tanpa adanya perlawanan. Minggu, 20 November 2026.
Keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian dan proses hukum tengah berjalan.
Selain itu, keluarga juga berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bekasi untuk memperoleh pendampingan.
Namun, di tengah proses pemulihan tersebut, pihak sekolah justru menerbitkan surat peringatan bagi korban. Kebijakan administratif itu dinilai keluarga menyamakan kedudukan korban dengan pelaku kekerasan.
Padahal, dokumen pemeriksaan medis pascakejadian mencatat adanya keluhan sakit kepala, pusing, mual, penurunan nafsu makan, hingga kondisi tubuh melemah.
Sementara itu, dokumen pemeriksaan psikologis tertanggal 30 Oktober 2026 mencatat indikasi awal reaksi stres pascatrauma, kecemasan, rasa tidak aman, gangguan tidur, penurunan kepercayaan diri, serta kecenderungan menghindari lingkungan sosial tertentu di sekolah.
Rangkaian dampak tersebut turut memengaruhi konsentrasi belajar hingga mengharuskan korban mengikuti ulangan susulan.
Celah SOP dan Risiko Stigmatisasi
Pengamat Perempuan dan Perlindungan Anak Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang, menilai penerbitan surat peringatan terhadap korban mencerminkan lemahnya kepatuhan sekolah terhadap prinsip perlindungan peserta didik.
Menurut Febby, satuan pendidikan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan fisik maupun perundungan verbal yang jelas serta diketahui oleh seluruh orang tua atau wali siswa.
”Biasanya penanganannya dilakukan internal antarsiswa, dipanggil guru BK atau kesiswaan. Jika tidak menemukan titik temu, dipanggil orangtua kedua siswa yang berkonflik dan di-crosscheck.
Sekolah tidak boleh serta-merta mengeluarkan surat peringatan tanpa proses mediasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak,” kata Febby dalam keterangan tertulis, Minggu, (22/11/2026).
Febby menegaskan, sekolah tidak boleh mengambil langkah sepihak yang berpotensi memicu stigmatisasi terhadap anak.
Setiap anak memiliki hak dasar untuk didengarkan pendapat, alasan, serta klarifikasinya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat 1–10 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
”Intinya, sekolah tidak boleh melakukan tindakan sepihak karena setiap anak pada prinsipnya tidak boleh mengalami stigmatisasi. Prinsip kepentingan anak harus diutamakan dengan tetap mengedepankan hak dasar anak, termasuk hak menyatakan pendapat dan mendapatkan perlindungan,” ujar Febby.
Desakan Evaluasi Sistemik
Persoalan ini kian disorot menyusul adanya dugaan pembicaraan di kalangan tenaga pendidik terkait kasus tersebut di hadapan siswa lain setelah pelaporan ke kepolisian dilakukan.
Keluarga mengkhawatirkan situasi tersebut memicu stigma sosial dan memperberat beban psikologis korban.
Atas kondisi tersebut, Febby mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, serta DPRD Kota Bekasi—khususnya Komisi IV—melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, mekanisme pengaduan, hingga perlindungan identitas korban.
Menurut Febby, pemulihan hak belajar, jaminan rasa aman, pengaturan pemisahan kelas bila diperlukan, serta peninjauan ulang surat peringatan secara objektif harus segera dipastikan tanpa menunggu jatuhnya korban berikutnya.
Reporter : Edo

