Ibnnews.co.id, Simalungun – Upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Simalungun tidak hanya berfokus pada anggaran dan perencanaan, tetapi juga berhadapan dengan persoalan klasik berupa penataan aset dan kesiapan lahan.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama unsur TNI menyatukan langkah strategis melalui Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora dan Dandim 0207/Sml Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana ini berlangsung di ruang Puskodal Koramil 08/Bangun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (14/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon A. Simamora, menegaskan bahwa kunci utama saat ini adalah optimalisasi aset yang tersedia tanpa mengganggu produktivitas masyarakat.
Menurut Sekda, masih banyak potensi aset, baik milik pemerintah daerah, provinsi, maupun pihak lain yang belum termanfaatkan secara maksimal. “Prinsipnya, kita tidak boleh mengurangi produksi masyarakat. Tapi lahan-lahan yang tidak terpakai dan berada dekat dengan akses masyarakat, itu yang harus kita dorong untuk dimanfaatkan,” ujar Sekda.
Sekda mengakui bahwa persoalan aset bukan sekadar soal ketersediaan, tetapi juga terkait kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di tengah desakan kebutuhan investasi dan pembangunan, pemerintah daerah harus tetap berhati-hati agar tidak melanggar aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Di satu sisi kita ingin investasi berjalan, tapi di sisi lain ada regulasi yang harus kita patuhi. Maka tugas kita adalah mencari jalan tengah agar tidak melanggar aturan, tetapi pembangunan tetap berjalan,” kata Sekda
Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekda menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan meminta seluruh pihak, termasuk unit pengelola aset dan koperasi, bergerak dalam satu sistem kerja yang terintegrasi.
Percepatan administrasi melalui penyusunan skema kerja sama, kontrak, dan pelaporan yang terukur menjadi prioritas agar tidak ada proses yang berjalan lambat. “Kita perlu sistem yang rapi, termasuk percepatan pembuatan SK tim dan koordinasi yang lebih intens. Dengan begitu, setiap perkembangan bisa terpantau dan Target 26 titik pada bulan ini dapat tercapai”pungkasnya.
Sementara itu, Dandim 0207/Simalungun, Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap ratusan titik lahan target pembangunan. Dari hasil pendataan, sebagian sudah masuk tahap program, namun masih banyak yang dalam proses verifikasi status legalitas.
Untuk mencapai zona aman kita harus 138 titik pada bulan April,Yang suda masuk 112 dan kita kurang 26 titik lokasi Koperasi KDKMP “Total titik yang kita petakan cukup banyak. Sebagian sudah masuk program pembangunan, sebagian lagi masih dalam proses. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan kita masih cukup besar,” jelasnya.
Salah satu kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah status lahan yang belum jelas serta adanya bangunan aktif di atas lahan yang direncanakan. Kondisi ini membuat proses administrasi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Untuk mengatasinya, Dandim menyebutkan telah dibentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur. Tim ini bertugas mempercepat verifikasi data dan penyelesaian masalah di lapangan secara langsung, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk memulai pembangunan.
Lebih lanjut, Dandim menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Demi percepatan realisasi kegiatan, pihaknya bahkan membuka peluang penyesuaian standar luas lahan selama masih dalam batas toleransi dan tidak mengganggu fungsi utama bangunan.
“Yang penting adalah solusi. Kalau memang luas lahan tidak ideal, masih bisa kita toleransi selama tidak mengganggu fungsi utama. Ini demi percepatan pembangunan(NL)
