Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Pentingnya Penertiban Sempadan Sungai Jelang Musim Hujan
Ibnnews.co.id, Jakarta
Menghadapi potensi banjir di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Jabodetabek-Punjur dan Kawasan Strategis Nasional lainnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya langkah antisipatif dan penanganan sistemik melalui penertiban bangunan di sempadan sungai, waduk, dan sumber air lainnya.
Menurut Nusron, upaya antisipatif harus dilakukan sejak dini agar dampak musim hujan tidak menimbulkan kerugian besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Ia mengingatkan bahwa bulan Januari hingga Februari 2026 diprediksi menjadi puncak musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.
> “Kita tertibkan bangunan di sepanjang sempadan sungai dari sekarang, supaya nanti ketika banjir datang tidak saling tuding. Kita mau kerja sistemik, bukan reaktif,” tegas Menteri Nusron dalam rapat pembahasan penertiban sempadan sungai di Jakarta.
Menteri Nusron menambahkan bahwa penertiban ini bukan semata penegakan aturan tata ruang, melainkan bagian dari upaya mitigasi bencana dan pemulihan fungsi ekosistem air. Ia menilai, kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar langkah ini berjalan efektif.
“Penataan ruang harus menjadi solusi jangka panjang. Jangan tunggu banjir datang baru ribut. Sekarang waktunya kita bergerak bersama,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyusunan peta risiko banjir dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Selain itu, Nusron menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat agar tidak lagi mendirikan bangunan di area sempadan sungai yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau dan jalur air alami.
Langkah-langkah antisipatif ini, kata Nusron, merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, produktif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Kementerian ATR/BPN yang kini bertransformasi menjadi lembaga modern, profesional, dan terpercaya.(cla s)
