Ketua DPRD Bulukumba Di Anggap Lamban Merespon Aspirasi
Ibnnews.co.id, Bulukumba – Ketua DPRD Bulukumba mendapat sorotan tajam dari Lembaga Asatu yang menilai bahwa pimpinan lembaga legislatif tersebut lamban dalam merespons tuntutan aksi terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kerugian negara dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun 2024. 17/01/2025
Aktivis Asatu M. Rijal menyampaikan kritik keras terhadap Ketua DPRD, yang dianggap tidak menunjukkan keberpihakan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menurut M. Rijal , DPRD seharusnya memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan sekolah tidak menjadi celah bagi praktik korupsi berjamaah yang dapat merugikan dunia pendidikan.
“Kami telah berulang kali melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi, tetapi sampai saat ini Ketua DPRD belum menunjukkan langkah konkret. Ini menjadi tanda tanya besar, apakah DPRD memahami dampak besar yang terjadi jika anggaran pendidikan disalahgunakan?” ungkap M. Rijal.
M. Rijal menuntut agar DPRD segera membentuk Pansus untuk mengusut dugaan penyimpangan pada proyek DAK yang diduga sarat dengan praktik korupsi. Mereka juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan generasi muda, sehingga tidak boleh disalahgunakan oleh oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus utama dalam peran DPRD. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana publik, dan DPRD berperan sebagai perantara antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proyek infrastruktur, DPRD dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas pelaksanaan proyek.
Hingga berita ini diturunkan Ketua DPRD belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Namun, sejumlah pihak berharap DPRD segera merespons tuntutan masyarakat demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Aksi dan tuntutan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada kejelasan sikap dari DPRD dalam menangani isu yang dinilai sangat krusial bagi dunia pendidikan di Bulukumba.(Tim)
